1.
Jelaskan pengertian, sejarah perkembangan, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat sosiologi politik !
a)
Pengertian Sosiologi Politik
Sosiologi politik merupakan sebuah sub-bidang yang
muncul dan berkembang dalam sosiologi kontemporer dan ilmu politik. Dari definisi
yang sederhana tersebut sebenarnya dapat dianalisa bahwa sosiologi politik
merupakan penggabungan dua disiplin ilmu yaitu ilmu politik dan ilmu sosial
yang kemudian sosiologi politik ini dapat dikategorikan sebagai sub-bidang dari
sosiologi kontemporer atau dari ilmu politik, sehingga menjadi suatu kewajaran
apabila sosiologi politik menjadi bagian bidang ilmu politik maupun bidang
sosiologi kontemporer. Karena pada dasarnya materi yang terdapat di dalamnya
merupakan campuran dari berbagai bahan yang dipinjam dari ilmu politik dan
sosial.
b)
Sejarah perkembangan
Dari segi bahasa
sosiologi politik terdiri dari dua kata yaitu sosiologi dan politik. Istilah
sosiologi ditemukan oleh Auguste Comte untuk menunjukkan ilmu tentang
masyarakat. Sebelum itu Comte pernah mempergunakan istilah „fisika sosial‟ dalam arti yang sama, akan tetapi kemudian
menggantikannya dengan „sosiologi‟ karena ahli matematika asal Belgia Quetelet telah
mempergunakan istilah „fisika sosial‟ bagi studi statistika tentang gejala moral (1836),
yang dikatakan Comte sebagai sebuah percobaan pemberian istilah yang jelek.
Istilah yang lain adalah istilah politik. Istilah politik (Politics) di dunia
barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani kuno abad ke-5 S.M filsuf seperti
Plato dan Aristoteles menganggap politics sebagai suatu usaha untuk mencapai
masyarakat politik (polity) yang terbaik. Di dalam polity semacam itu manusia
akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul
dengan rasa kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang
tinggi. Pandangan normatif ini berlangsung sampai abad ke-19.
c)
ruang lingkup
hubungan antara sosiologi politik dan ilmu
politik sangat erat kaitannya dan nyaris sama artinya bahkan di beberapa negara
tertentu pembedaan yang terjadi pada keduanya ini hanya semata- mata bersifat
administratif dan pedagogis. Di Amerika Serikat misalnya, di mana sosiologi dan
ilmu politik biasanya menjadi dua “departemen” yang berbeda namun tetap saja di
kedua departemen tersebut sosiologi politik tetap diajarkan sebagai telaah
terhadap fenomena kekuasaan. Selain itu ada pembahasan yang menarik mengenai
hubungan yang terjadi dalam sosiologi politik yaitu mengenai masalah pembedaan
antara ilmu politik dalam sosiologi dengan sosiologi politik. Ilmu politik
dalam sosiologi jelas-jelas merupakan sub bidang dan sub divisi dari bidang
sosiologi. Pada ilmu politik dalam sosiologi, fenomena politik diperlakukan
sebagai variabel dependen dan fenomena sosial diterima sebagai dasar variabel
penjelas. Padahal dalam sosiologi politik, upaya untuk memahami fenomena
politik selalu dihubungkan dengan faktor-faktor sosial, seperti pengujian
hubungan antara politik dan masyarakat, struktur sosial dan struktur politik,
dan perilaku sosial dan perilaku politik. Dengan demikian, sosiologi politik
merupakan titik persimpangan yang lahir ketika pendekatan sosiologi dan politik
digabungkan.2[8] Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari sosiologi
politik lebih luas dibandingkan dengan ilmu politik dalam sosiologi yang ruang
lingkupnya lebih sempit karena hanya melihat dan memahami satu fenomena saja.
d)
Tujuan
Konsep-Konsep
Gagasan dalam Definisi Sosiologi Politik Banyaknya ketidaksepakatan para ahli
terhadap makna yang tepat pada sosiologi politik kemungkinan disebabkan oleh
sosiologi politik itu sendiri yang begitu kaya akan gagasan yang saling
bertentangan.
•
Gagasan pertama
yang saling bertentangan adalah mengenai anggapan bahwa sosiologi politik
sebagai ilmu mengenai negara. Cara untuk menentukan sosiologi politik sebagai
ilmu mengenai negara adalah dengan menempatkannya dalam klasifikasi-klasifikasi
ilmu sosial berdasarkan pada sifat masyarakat yang dipelajari. Konsep politik
di sini mungkin mengenai negara bisa diinterpretasikan sebagai negara bangsa atau
negara pemerintah. Sebuah negara bangsa adalah yang merujuk kepada masyarakat
nasional. Sedangkan negara pemerintah adalah yang merujuk kepada para penguasa
dan pemimpin dari masyarakat nasional. Oleh sebab itu, arti sosiologi politik
sangat sempit dan terbatas.
•
Gagasan kedua
dalam sosiologi politik adalah mengenai proses interaksi antara masyarakat dan
politik. Pandangan dari Bendix dan Lipset di sini lebih cocok dan tepat untuk
digunakan. Keduanya mengatakan bahwa “ilmu politik dimulai dengan negara dan
meneliti bagaimana hal itu mempengaruhi masyarakat, sementara sosiologi politik
dimulai dengan masyarakat dan dan mulai meneliti bagaimana hal itu mempengaruhi
negara.”
•
Gagasan ketiga
adalah mengenai konsep dalam sosiologi politik yang lebih modern yang menekankan
otoritas umum terhadap seluruh masyarakat (termasuk masyarakat nasional).
Konsep ini terinspirasi dari Leon Duguit. Ia membuat perbedaan antara
pemerintah dan yang diperintah. Ia percaya bahwa dalam setiap kelompok manusia
dari terkecil hingga terbesar didapati orang-orang yang memerintah dan patuh,
orang-orang yang membuat aturan dan menyepakatinya, dan orang-orang yang
membuat keputusan dan menaatinya. Beberapa sosiolog menerima dan memodifikasi
definisi ini seperti Weber, Aron, Vedel, Bourdeu, dan Duverger.
•
Gagasan ke empat
adalah mengenai sosiologi politik sebagai integrasi antara sosiologi dan ilmu
politik yang kemudian diduga menjurus pada spesialisasi. Dengan demikian
sosiologi politik dapat disetting sebagai keturunan dari orangtua yang lebih
mapan yaitu sosiologi dan ilmu politik yang kemudian mengkhususkan diri pada
hubungan interaksi yang dihasilkan dari kedua disiplin ilmu tersebut. Gagasan
ini bermanfaaat karena menghancurkan hambatan antara sosiologi dan ilmu politik
tanpa menghapuskan batasan-batasan identitas dan ciri khas keduanya. Hal ini
secara sistematis lebih dimaksudkan untuk membangun jembatan penghubung yang
melintasi berbagai batas. Meskipun „sosiologi politik‟ masih belum menghasilkan makna yang jelas. Jadi
secara garis besar, keempat pengertian di atas menunjukkan bahwa sosiologi
politik memiliki arti yang luas.
e)
Manfaat
Dewasa ini
definisi mengenai politik yang sangat normatif itu telah terdesak oleh
definisi-definsi lain yang lebih menekankan pada upaya (means) untuk mencapai
masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan,
alokasi nilai, dan sebagainya. Jadi pada hakikatnya sosiologi politik merupakan
jembatan yang menghubungkan antara bidang sosiologi dan ilmu politik & di
antara keduanya dipercaya memiliki hubungan dua arah yaitu di mana sosiologi
politik memberikan penekanan yang sama pada variabel sosial dan politik.
Sebagai contoh adalah mengenai sistem kepartaian yang sosiologi politik tidak
menjelaskan tentang bagaimana sistem kerja partai yang hanya merespon &
merefleksikan dari sosial ekonomi, tetapi ia justru menyelidiki tentang bagaimana
kondisi masyarakat yang diakibatkan oleh sistem kepartaian.1[6] Sehingga tidak
tepat juga bila sosiologi politik dipersepsikan oleh banyak kalangan sebagai
sosiologi yang menginvasi ilmu politik.
manfaat
mempelajari sosiologi politik agar kita bisa memahami perilaku dan sikap
masyarakat terhadap fenomena politik tertentu serta memberikan kita
pengembangan wawasan tentang bagaimana fungsi politik itu berproses dalam
sebuah lingkungan masyarakat
2.
Jelaskan pengertian Negara dan masyarakat dan
hubungan nya dalam kajian sosiologi politik, serta jelaskan pengertian rezim,
birokrasi kebijakan
a) Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaan nya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Negara juga merupakan suatu wilayah
yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di
wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara
adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan
memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah
mendapat pengakuan dari negara lain.
Sosiologi Politik sebagai
studi tentang negara
Di sini kata “politik” dipakai dalam konotasinya yang biasa,
yaitu yang berhubungan dengan negara. Kata “negara “ mengacu pada kategori
khusus dari kelompok-kelompok manusia atau masyarakat. Terdapat dua arti negara
yang patut diperhatikan. Pertama, negara bangsa (nation-state), yang mengacu
pada masyarakat nasional. Yang dimaksud adalah komunitas yang muncul pada akhir
abad pertengahan, yang dewasa ini kuat terorganisir sekaligus paling utuh
berintegrasi. Kedua, negara pemerintah (government-state), yang mengacu pada
penguasa dan pemimpin dari masyarakat nasional tersebut.
b) Masyarakat, Dalam ilmu sosiologi, masyarakat
dipandang sebagai kesatuan hidup manusia yang terikat oleh suatu system,
kebiasaan dan adapt istiadat tertentu yang dianut oleh anggota-anggotanya. Oleh
karena itu hidup bermasyarakat dapat dipandang dari dua sisi yaitu :
Dari sudut formal, yaitu hidup bermasyarakat ialah suatu
bentuk kehidupan bersama manusia, dimana hubungan manusia yang satu dengan yang
lainnya dianggap sebagai sesame.
Dari sudut material, yaitu dalam kehidupan bersama manusia
antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, antara individu yang satu
dengan yang lainnya, mereka saling menghubungkan sikap dan tingkah laku
perbuatannya, bersama-sama untuk menunjukan kesetiaan untuk menjunjung tinggi
dan melaksanakan tata cara yang dianggap perlu dan penting.
Objek kajian sosiologi tentang
masyarakat sangat
luas sekali, karena di dalam masyarakat itu sendiri terdapat kelompok-kelompok
social serta realitas-realitas sosial yang beragam. Dibawah ini, adalah contoh
kajian-kajian sosiologi terhadap sektor-sektor kehidupan masyarakat, di dalam
sosiologi politik.
Sosiologi Politik dalam masyarakat:
Manusia adalah mahluk yang berpolitik. Politik memiliki
tujuan untuk mencapai tujuan atau kekuasaan. Pelaku politik adalah individu
atau lembaga yang merupakan bagian dari kelompok sosial yang ada dalam
masyarakat. Dalam kehidupan berpolitik manusia akan saling berhubungan untuk
mencapai tujuan atau kekuasaan. Sosiologi melihat hubungan antar individu
dengan individu, individu dengan masyarakat, individu dengan lembaga, atau
semuanya yang saling berkaitan tetapi mereka memiliki tujuan yang sama : yaitu
mencapai kekuasaan. Pola interaksi mereka menjadi bahan kajian sosiologi
politik. Contoh : Kampanye partai-partai politik dalam pemilihan langsung
pasangan presiden dan wakil presiden.
c) Rezim adalah serangkaian peraturan, baik
formal (misalnya, Konstitusi) dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau
sosial, dll) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya
dengan ekonomi dan masyarakat. Misalnya, Amerika Serikat mempunyai salah satu
rezim tertua yang masih aktif di dunia, yang terbentuk sejak diratifikasinya
Konstitusinya pada tahun 1780-an. Secara teoretis, istilah ini tidak mengandung
implikasi apapun tentang pemerintahan tertentu yang dirujuknya, dan kebanyakan
ilmuwan politik menggunakannya sebagais ebuah istilah yang netral.
d) Apa yang dimaksud dengan
birokrasi? Secara etimologis,
birokrasi berasal dari kata Biro (meja) dan Kratein (pemerintahan), yang jika
disintesakan berarti pemerintahan Meja. Tentu agak 'lucu' pengertian seperti
ini, tetapi memang demikianlah hakikat birokrasi oleh sebab lembaga inilah
tampak kaku yang dikuasai oleh orang-orang di belakang meja.
Salah satu tugas birokrat
adalah membentuk suatu kebijakan publik yang dapat diterima oleh semua golongan
masyarakat. Setiap kebijakan yang dibuat tentu harus memperhatikan apakah
kebijakan tersebut nantinya dapat diterapkan dalam masyarakat, sehingga setiap
kebijakan yang ada tidak akan sia-sia belaka. Oleh sebab itu, seorang birokrat
haruslah orang yang independen dan dapat menampung setiap aspirasi masyarakat.
Namun, dalam realitanya ternyata banyak aspek yang dapat mempengaruhi para
birokrat dalam membentuk suatu kebijakan, sehingga kebijakan yang dibuat
sebenarnya hanyalah kepentingan dari beberapa golongan saja, dengan berkedok
untuk kepentingan masyarakat luas.
3.
Jelaskan pengertian tahapan tujuan sosiologi politik
Ada dua alasan
yang melatar belakangi sehingga sosialisasi politik menjadi kajian tersendiri
dalam politik. Pertama, sosialisasi politik dapat berfungsi untuk memelihara
agar suatu sistem berjalan dengan baik dan positif. Dengan demikian,
sosialisasi merupakan alat agar individu sadar dan merasa cocok dengan sistem
serta kultur (budaya) politik yang ada. Kedua, sosialisasi politik ingin menunjukkan relevansinya dengan sistem
politik dan pelaksanaannya di masa mendatang mengenai sistem politik.
Proses dan Tahapan Metode Sosiologi Politik, Perkembangan sosiologi politik diawali pada masa
kanak-kanak atau remaja. Hasil riset David Easton dan Robert Hess mengemukakan
bahwa di Amerika Serikat, belajar politik dimulai pada usia tiga tahun dan
menjadi mantap pada usia tujuh tahun. Tahap lebih awal dari belajar politik
mencakup perkembangan dari ikatan-ikatan lingkungan,, seperti "keterikatan
kepada sekolah-sekolah mereka", bahwa mereka berdiam di suatu daerah
tertentu. Anak muda itu mempunyai kepercayaan pada keindahan negerinva,
kebaikan serta kebersihan rakyatnya. Manifestasi ini diikuti oleh simbol-simbol
otoritas umum, seperti agen polisi, presiden, dan bendera nasional. Pada usia
sembilan dan sepuluh tahun timbul kesadaran akan konsep yang lebih abstrak,
seperti pemberian suara, demokrasi, kebebasan sipil, dan peranan warga negara
dalam sistem politik.
4.
Jelaskan pengertian konsep partisipasi dan
partisipasi politik
a)
Istilah partisipasi telah cukup lama dikenal khususnya di dalam
pengkajian peranan anggota di dalam suatu organisasi yang sifatnya sukarela
(nonvoluntary) maupun yang sukarela (voluntary). Definisi tentang partisipasi
di dalam literatur-literatur yang sekarang ini telah mulai memberikan
pengertian yang tegas tentang arti partisipasi. Umumnya definisi-definisi yang
mereka ketengahkan dapat dibedakan menjadi dua:definisi yang bersifat umum dan
kedua adalah definisi yang bersifat khusus.
Oakley (1991: 9) memberi pemahaman tentang konsep
partisipasi, dengan mengelompokkan ke dalam tiga pengertian pokok, yaitu
Partisipasi sebagai kontribusi; Partisipasi sebagai organisasi; dan Partisipasi
sebagai pemberdayaan.
b)
Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan, dalam
konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai
proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti
warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para
pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah
mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala
tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian
keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.
Konsep partisipasi
politik ini menjadi sangat penting
dalam arus pemikiran deliberative democracy atau demokrasi musawarah. Pemikiran
demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat
apatisme politik di Barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih (hanya
berkisar 50 - 60 %). Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu
terlibat dalam proses politik perwakilan menghawatirkan banyak pemikir Barat
yang lalu datang dengan konsep deliberative democracy.
Di Indonesia
saat ini penggunaan kata partisipasi (politik) lebih sering mengacu pada
dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat
oleh para pemimpin politik dan pemerintahan. Misalnya ungkapan pemimpin
"Saya mengharapkan partispasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan
membatasi penggunaan listrik di rumah masihng-masing". Sebaliknya jarang
kita mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan
keputusan.
Dengan meilhat
derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan
bisa dilihat dalam spektrum:
·
Rezim otoriter -
warga tidak tahu-menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik
·
Rezim
patrimonial - warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh
para pemimpin, tanpa bisa memengaruhinya.
·
Rezim
partisipatif - warga bisa memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para
pemimpinnya.
·
Rezim demokratis
- warga merupakan aktor utama pembuatan keputusan politik.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar